Periksa LKE
Instrumen Nilai Self Assessment PD (NSA) Nilai Verifikasi TPI (NVR) Bukti NSA NVR Skor
RB GENERAL Capaian Sasaran Strategis 86.65 83.63 30.42
Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 100.00 95.04 5.70
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses 100.00 91.07 45.54
Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, dan Aplikasi B. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan dan Data dan Informasi 100 75
Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah Ya, Terdapat dokumen peta rencana (roadmap) SPBE Ya, Terdapat dokumen peta rencana (roadmap) SPBE 100 100
Telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan SPBE setiap tahunnya A. Tindak lanjut hasil evaluasi Anggaran SPBE dalam bentuk RKA/ DPA TA berikutnya D. Terdapat Alokasi anggaran pelaksanaan SPBE setiap tahunnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 100 0
Telah melaksanakan Inovasi Peta Proses Bisnis A. Tindak Lanjut Evaluasi Proses Bisnis diterapkan kembali ke Sistem Elektronik Versi Berikutnya A. Tindak Lanjut Evaluasi Proses Bisnis diterapkan kembali ke Sistem Elektronik Versi Berikutnya 100 100
Telah menerapkan proses pembangunan Aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan aplikasi A. Proses pembangunan/ pengembangan aplikasi telah direviu dan dievaluasi serta ditindaklanjuti A. Proses pembangunan/ pengembangan aplikasi telah direviu dan dievaluasi serta ditindaklanjuti 100 100
Telah memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah 100 100
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 100 100
Telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 100 100
Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah Ya, Terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Penganggungjawab SPBE terkait penerapan SPBE di Perangkat Daerah/Unit Kerja Ya, Terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Penganggungjawab SPBE terkait penerapan SPBE di Perangkat Daerah/Unit Kerja 100 100
Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Risiko SPBE Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Risiko SPBE 100 100
Telah melakukan self-assessment Indeks KAMI Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Self-Assessment Indeks KAMI Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Self-Assessment Indeks KAMI 100 100
Telah melaksanakan Manajemen Data Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Data (mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data) Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Data (mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data) 100 100
Telah menerapkan Manajemen Aset TIK Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK 100 100
Telah dilakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK 100 100
Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dokumen Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan 100.00 100.00 30.00
Telah Menggunakan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan 100 100
Telah Menggunakan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran 100 100
Telah Menggunakan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD) Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD) 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 100 100
Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Jabar Smart ASN Ya, Telah menggunakan Jabar Smart ASN 100 100
Telah Menggunakan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan SIMBADA Ya, Telah menggunakan SIMBADA 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Ya, Telah menggunakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) 100 100
Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP) Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP) 100 100
Telah Menggunakan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR 100 100
Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan aplikasi Satu Data Ya, Telah menggunakan aplikasi Satu Data 100 100
Telah Menggunakan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan JDIH Ya, Telah menggunakan JDIH 100 100
Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik Ya, Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah Ya, Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah 100 100
Penyelenggaraan Statistik Sektoral 100.00 97.50 19.50
Telah Memiliki Standar Data Statistik 100 100 100 100
Persentase Data yang Memiliki Metadata 100 90 100 90
Persentase Keterisian Data Prioritas (Relevansi) 100 100 100 100
Persentase Data yang Dirilis sesuai Jadwal (Aktualisasi dan Ketepatan Waktu) A = 100% terupdate A = 100% terupdate 100 100
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 87.70 87.70 5.26
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 87.70 87.70 87.70
Aspek Perencanaan Kinerja 27.80 27.80 27.80 27.80
Aspek Pengukuran Kinerja 26.80 26.80 26.80 26.80
Aspek Pelaporan Kinerja 11.60 11.60 11.60 11.60
Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 21.50 21.50 21.50 21.50
Capaian IKU Perangkat Daerah 100.00 75.00 3.00
Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah 100.00 75.00 75.00
Jumlah IKU Perangkat Daerah Tercapai A. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%) B. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 100 75
Tindaklajut Rekomendasi (TLHP) 83.41 89.00 3.56
Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP) 83.41 89.00 89.00
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan BPK RI 66.82 78 66.82 78
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan APIP 100 100 100 100
Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah 98.76 98.76 3.95
Persentasi Realisasi APBD Tahun Sebelumnya 98.33 98.33 49.17
Realisasi Akhir Belanja Daerah Perangkat Daerah 98.33 98.33 98.33 98.33
Persentasi Realisasi APBD Tahun Berjalan 99.19 99.19 49.60
Capaian Realisasi Belanja APBD Tahun Berjalan 99.19 99.19 99.19 99.19
Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK 72.37 72.37 2.89
Tingkat Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK 72.37 72.37 72.37
Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK 72.366 72.366 72.366 72.366
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 91.00 91.20 3.65
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 91.00 91.20 91.20
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi 91 91.20 91 91.20
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 60.00 60.00 2.40
Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 60.00 60.00 60.00
Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja/Perangkat Daerah C. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN C. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN 60 60
RB GENERAL Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 77.71 77.65 18.64
Indeks Kualitas Kebijakan Publik 93.57 82.00 3.28
Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan 100.00 85.00 9.47
Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan A. Penentuan masalah berasal dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran A. Penentuan masalah berasal dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran 100 100
Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. A. Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah B. Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah 100 70
Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannyA. A. Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan A. Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan 100 100
Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan. A. Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan B. Perhatian stakeholder/publik cukup intensif terhadap masalah, menimbulkan polemik tanpa konflik, dan mendorong instansi mengambil kebijakan 100 70
penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan 100.00 80.00 7.29
Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah. A. Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait B. Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait 100 70
Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu A. Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah A. Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah 100 100
Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan. A. Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi B. Adanya temuan dari suatu kajian atau publikasi ilmiah terkait masalah 100 70
Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya) 100.00 85.00 2.11
Kebijakan memiliki tujuan yang jelas A. Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami A. Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami 100 100
Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing- masing opsi telah dikaji kemanfaatannya A. Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya B. Sebagian opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya 100 70
berorientasi ke depan 65.00 85.00 3.15
kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan A. Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik A. Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik 100 100
muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul C. Terdapat strategi penanganan terhadap sebagian besar resiko yang telah dipetakan B. Terdapat strategi penanganan terhadap sebagian besar resiko yang telah dipetakan 30 70
beriorientasi ke luar 100.00 90.00 4.46
rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan A. rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan B. rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan lingkungan eksternal kebijakan 100 70
rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak A. seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak yang akan terdampak A. seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak yang akan terdampak 100 100
rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung A. Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan A. Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan 100 100
berbasis bukti 100.00 70.00 6.93
perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan análisis yang memadai A. Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai B. Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang cukup memadai 100 70
Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai A. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai B. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang cukup memadai 100 70
penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang? A. semua terdokumentasi dengan baik B. sebagian besar terdokumentasi dengan baik 100 70
Inovatif 100.00 70.00 2.60
kebijakan alternatif solusi baru terhadap permasalahan A.>80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan B. >40% - 80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan 100 70
kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder A. >5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada B. 2-5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada 100 70
kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya A.>80% Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya B. Terdapat cukup banyak unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi 100 70
Pengorganisasian 100.00 85.00 7.01
Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan A. Dilakukan uji cobacoba/piloting dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama B. Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang cukup 100 70
Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang terhadap implementasi kebijakan A. Terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan A. Terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan 100 100
Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan A. Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi A. Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi 100 100
Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan A. Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan B. tersedia rencana alokasi SDM dan anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan 100 70
Komunikasi 90.00 80.00 7.70
Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik A. Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait B. Terdapat strategi komunikasi kebijakan target audience/Pemangku kepentingan yang terkait 100 70
Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama B. 7-9 kali A. >9 kali 70 100
Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan A. Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi B. Terdapat 4-5 jenis media komunikasi 100 70
Monitoring implementasi 56.67 80.00 7.70
Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring C. Setiap semester A. Setiap bulan 30 100
Ruang lingkup kegiatan monitoring B. kegiatan monitoring mencakup sebagian besar ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun B. kegiatan monitoring mencakup sebagian besar ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun 70 70
Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan B. >40% - 80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti B. >40% - 80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti 70 70
Efektifitas 100.00 70.00 7.70
Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan A. Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur B. Evaluasi terhadap pencapaian sebagian besar tujuan kebijakan secara terukur 100 70
Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan A. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan B. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan 100 70
Efisiensi 100.00 85.00 3.51
Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan A. Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan A. Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan 100 100
Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan A. Dilakukan upaya efisiensi terhadap seluruh aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan B. Dilakukan upaya efisiensi terhadap beberapa aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan 100 70
Dampak dan Kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas 100.00 100.00 12.38
Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan A. Seluruh atau sebagian besar kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan A. Seluruh atau sebagian besar kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan 100 100
Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran A. Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka dan telah mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru A. Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka dan telah mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru 100 100
Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran A. Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana seluruh kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare A. Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana seluruh kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare 100 100
Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan A. Hasil kebijakan telah memberikan dampak terhadap seluruh kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan A. Hasil kebijakan telah memberikan dampak terhadap seluruh kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 100 100
Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya A. Kebijakan telah meningkatkan seluruh kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien A. Kebijakan telah meningkatkan seluruh kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien 100 100
Indeks Reformasi Hukum 68.00 9.00 0.36
Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah 100.00 25.00 9.00
Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Ya, terdapat Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tidak 100 0
Naskah Akademik/penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Ya, terdapat Naskah Akademik/penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Ya, terdapat Naskah Akademik/penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah 100 100
SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Ya, terdapat SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Tidak 100 0
Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang telah di paraf pejabat terkait Ya, terdapat Rancangnan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tidak 100 0
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa 0.00 0.00 0.00
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa dalam rapat Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan 0 0
Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya 80.00 0.00 0.00
Evaluasi Produk Hukum A. Evaluasi Produk Hukum dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum 100 0
Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum C. 61-80% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada F. kurang dari 21% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada 60 0
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) 93.33 100.00 4.00
Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Pengelola SP4N Lapor Perangkat Daerah 100.00 100.00 10.00
Telah membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah Ya Ya 100 100
Diseminasi SP4N-LAPOR! Kepada Masyarakat 100.00 100.00 10.00
Telah melakukan diseminasi/sosialisasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat/pengguna layanan Ya Ya 100 100
Laporan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Setiap Semester 91.67 100.00 80.00
Jumlah Laporan yang Diterima/Masuk pada SP4N - LAPOR A. Jumlah Pengaduan diatas 20 aduan A. Jumlah Pengaduan diatas 20 aduan 100 100
Persentase Penyelesaian Pengaduan pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90% A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90% 100 100
Laju Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan B. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan diatas 5 hari s.d 14 hari A. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan dibawah 5 hari 75 100
Tingkat Digitalisasi Arsip 80.68 80.68 3.23
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 80.68 80.68 80.68
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah 80.68 80.68 80.68 80.68
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah 66.67 99.12 3.96
Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada SPSE 66.67 99.12 99.12
Persentase Input RUP yang diumumkan pada Aplikasi SiRUP 100 94.73 100 94.73
Persentase Transaksi e-Tendering 100 100 100 100
Persentase Transaksi e-Katalog Belum ada jawaban 100 0 100
Persentase Pencatatan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing Belum ada jawaban 100 0 100
Persentase Transaksi e-Kontrak 100 100 100 100
Persentase Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring 100 100 100 100
Indeks Profesionalitas ASN 64.02 95.08 3.80
Nilai Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Per Perangkat Daerah pada Siap JABAR 64.02 95.08 95.08
Dimensi Kualifikasi 19.23 21.95 19.23 21.95
Dimensi Kompetensi 14.88 39.79 14.88 39.79
Dimensi Kinerja 24.93 28.34 24.93 28.34
Dimensi Disiplin 4.98 5 4.98 5
RB GENERAL Capaian Strategis Pelaksanaan RB General 100.00 100.00 5.00
Rencana Aksi Pembangunan RB General 100.00 100.00 2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB General 100.00 100.00 100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal Ya Ya 100 100
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General 100.00 100.00 3.00
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General 100.00 100.00 100.00
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General 100 100 100 100
RB TEMATIK Strategi Membangunan RB Tematik 100.00 100.00 5.00
Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 100.00 100.00 2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik 100.00 100.00 100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal dengan memuat logical framework Ya Ya 100 100
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 100.00 100.00 3.00
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 100.00 100.00 100.00
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 100 100 100 100
RB TEMATIK Capaian Dampak RB Tematik 83.18 81.50 24.67
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 66.35 79.35 7.94
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN) 66.35 79.35 79.35
Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN) 66.35 79.35 66.35 79.35
Capaian Kinerja Core Business Organisasi 100.00 83.65 16.73
Capaian Kinerja Core Business Organisasi 100.00 83.65 83.65
Capaian Kinerja Organisasi dalam Pengentasan Kemiskinan dan/atau Penanganan Stunting dan/atau Peningkatan Investasi dan/atau Pengendalian Laju Inflasi dan/atau kinerja lainnya yang merupakan core business perangkat daerah A. Capaian Kinerja Program/Kegiatan telah berdampak terhadap capaian kinerja pemerintah daerah 100
RB GENERAL Capaian Sasaran Strategis 93.97 86.18 29.39
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 90.40 90.40 5.42
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 90.40 90.40 90.40
Aspek Perencanaan Kinerja 28.7 28.70 28.7 28.70
Aspek Pengukuran Kinerja 22.8 22.80 22.8 22.80
Aspek Pelaporan Kinerja 13.9 13.90 13.9 13.90
Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 25 25 25
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 100.00 87.50 3.50
Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah yang diampu 100.00 87.50 87.50
Jumlah IKU Perangkat Daerah Tercapai A. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%) A. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%) 100 100
Jumlah IKU Pemerintah Daerah yang diampu Tercapai A. Seluruh IKU Pemerintah Daerah yang diampu tercapai (100%) B. Sebagian besar IKU Pemerintah Daerah yang diampu tercapai (>50%) 100 75
Tindaklajut Rekomendasi (TLHP) 99.77 87.37 3.49
Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP) 99.77 87.37 87.37
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan BPK RI 100 75 100 75
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan APIP 99.53 99.74 99.53 99.74
Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah 99.19 99.12 3.96
Persentasi Realisasi APBD 99.19 99.12 99.12
Realisasi APBD Tahun Sebelumnya 99.19 99.19 99.19 99.19
Realisasi APBD Tahun Berjalan 99.19 99.05 99.19 99.05
Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK 72.37 76.93 3.08
Tingkat Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK 72.37 76.93 76.93
Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK 72.366 76.93 72.366 76.93
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 98.58 64.43 2.58
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 98.58 64.43 64.43
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 95.74 93.29 95.74 93.29
Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Ya, Telah menyampaikan laporan pelaksanaan SKM Ya, Telah menyampaikan laporan pelaksanaan SKM 100 100
Persentase Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 100 0 100 0
Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah 100.00 92.04 3.68
Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE 100.00 92.04 92.04
Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUPnya melalai SiRUP 100 100 100 100
Persentase Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e- Tendering 100 100 100 100
Persentase Pencatatan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik 100 52.22 100 52.22
Persentase Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE 100 100 100 100
Persentase Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE 100 100 100 100
Persentase Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring 100 100 100 100
Indeks Profesionalitas ASN 91.45 91.65 3.67
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 91.45 91.65 91.65
Dimensi Kualifikasi 20.99 21.00 20.99 21.00
Dimensi Kompetensi 37.72 37.82 37.72 37.82
Dimensi Kinerja 27.74 27.83 27.74 27.83
Dimensi Disiplin 5 5.00 5 5.00
RB GENERAL Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 90.63 70.33 18.14
Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah 100.00 63.14 3.79
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses 100.00 43.33 26.00
Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, dan Aplikasi D. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis 100 25
Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah Ya, Terdapat dokumen peta rencana (roadmap) SPBE Tidak 100 0
Telah mengalokasikan rencana anggaran n+1 (tahun depan) yang di-clearance pada pelaksanaan SPBE Ya, Terdapat berita acara pelaksanaan asistensi RKA yang menyatakan menyetujui alokasi anggaran Ya, Terdapat berita acara pelaksanaan asistensi RKA yang menyatakan menyetujui alokasi anggaran 100 100
Telah melaksanakan Inovasi Peta Proses Bisnis A. Tindak Lanjut Evaluasi Proses Bisnis diterapkan kembali ke Sistem Elektronik Versi Berikutnya C. Terdapat Proses Bisnis yang sudah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik 100 50
Telah menerapkan proses pembangunan Aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan aplikasi A. Proses pembangunan/ pengembangan aplikasi telah direviu dan dievaluasi serta ditindaklanjuti D. Perangkat Daerah konsultasi dengan Diskominfo dalam proses Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi 100 25
Telah memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah 100 100
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 100 100
Telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Tidak 100 0
Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah Ya, Terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Penganggungjawab SPBE terkait penerapan SPBE di Perangkat Daerah/Unit Kerja Tidak 100 0
Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE A. Terdapat Laporan Pemantauan Risiko SPBE A. Terdapat Laporan Pemantauan Risiko SPBE 100 100
Telah melakukan self-assessment Indeks KAMI serta telah melaksanakan Manajemen Risiko Keamanan A. Terdapat Laporan Self Assessment Indeks KAMI dan Manajemen risiko Keamanan SPBE B. Terdapat Laporan Self Assessment Indeks KAMI atau Manajemen risiko Keamanan SPBE 100 50
Telah melaksanakan Manajemen Data Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Data (mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data) Tidak 100 0
Telah menerapkan Manajemen Aset TIK Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK Tidak 100 0
Telah dilakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK Tidak 100 0
Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik A. Dilaporkan setiap bulan A. Dilaporkan setiap bulan 100 100
Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan 100.00 85.71 17.14
Telah Menggunakan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan 100 100
Telah Menggunakan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran 100 100
Telah Menggunakan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD) Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD) 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 100 100
Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Jabar Smart ASN Ya, Telah menggunakan Jabar Smart ASN 100 100
Telah Menggunakan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan SIMBADA Ya, Telah menggunakan SIMBADA 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Tidak 100 0
Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP) Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP) 100 100
Telah Menggunakan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB 100 100
Telah Menggunakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR 100 100
Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan aplikasi Satu Data Ya, Telah menggunakan aplikasi Satu Data 100 100
Telah Menggunakan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Elektronik Ya, Telah menggunakan JDIH Ya, Telah menggunakan JDIH 100 100
Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik A. Memenuhi Kapabilitas Optimal, yaitu telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan instansi dan/atau telah melakukan optimalisasi manajemen layanan helpdesk E. Memenuhi Kapabilitas Informatif, yaitu telah mempunyai fungsi interaksi satu arah, seperti website satu arah yang hanya menampilkan informasi 100 0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral 100.00 100.00 20.00
Telah Memiliki Standar Data Statistik 100 100 100 100
Persentase Data yang Memiliki Metadata yang dimasukkan ke aplikasi INDAH (Indonesia Data Hub) 100 100 100 100
Persentase Keterisian Data Prioritas (Relevansi) A. 100% terupload A. 100% terupload 100 100
Persentase Data yang Dirilis sesuai Jadwal (Aktualisasi & Ketepatan Waktu) A. 100% terupdate A. 100% terupdate 100 100
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 60.00 70.00 2.80
Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 60.00 70.00 70.00
Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja/Perangkat Daerah D. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPI C. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN 60 70
Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah 95.46 70.39 2.82
Regulasi / Kebijakan yang di Nilai 0.00 68.80 0.00
Nama Peraturan / Kebijakan yang di nilai PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 68.8 PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 68.8
Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan 100.00 100.00 11.14
Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan A. Penentuan masalah berasal dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran A. Penentuan masalah berasal dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran 100 100
Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. A. Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah A. Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah 100 100
Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannyA. A. Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan A. Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan 100 100
Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan. A. Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan A. Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan 100 100
penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan 100.00 61.67 5.62
Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah. A. Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait A. Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait 100 100
Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu A. Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah D. Ada kebijakan yang masih berlaku, namun tidak dapat diimplementasikan 100 20
Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan. A. Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi B. Adanya temuan dari suatu kajian atau publikasi ilmiah terkait masalah 100 65
Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya) 100.00 60.00 1.49
Kebijakan memiliki tujuan yang jelas A. Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami D. Tidak terdapat tujuan kebijakan secara eksplisit 100 20
Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing- masing opsi telah dikaji kemanfaatannya A. Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya A. Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya 100 100
berorientasi ke depan 100.00 60.00 2.23
kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan A. Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik A. Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik 100 100
muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul A. Terdapat strategi penangan terhadap semua resiko yang telah dipetakan D. Tidak terdapat analisis strategi penanganan resiko kebijakan 100 20
beriorientasi ke luar 76.67 66.67 3.30
rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan B. rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan lingkungan eksternal kebijakan B. rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan lingkungan eksternal kebijakan 65 65
rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak B. seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada sebagian besar stake holder dan pihak yang akan terdampak C. beberapa bagian materi rancangan kebijakan stakeholder dan pihak yang akan terkena dampak 65 35
rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung A. Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan A. Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan 100 100
berbasis bukti 100.00 76.67 7.59
perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan análisis yang memadai A. Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai B. Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang cukup memadai 100 65
Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai A. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai A. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai 100 100
penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang? A. semua terdokumentasi dengan baik B. sebagian besar terdokumentasi dengan baik 100 65
Inovatif 88.33 88.33 3.28
kebijakan alternatif solusi baru terhadap permasalahan A.>80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan A.>80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan 100 100
kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder A. >5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada B. 2-5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada 100 65
kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya B. Terdapat cukup banyak unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi A.>80% Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya 65 100
Pengorganisasian 100.00 100.00 8.25
Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan A. Dilakukan uji cobacoba/piloting dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama A. Dilakukan uji cobacoba/piloting dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama 100 100
Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang terhadap implementasi kebijakan A. Terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan A. Terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan 100 100
Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan A. Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi A. Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi 100 100
Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan A. Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan A. Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan 100 100
Komunikasi 100.00 100.00 9.62
Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik A. Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait A. Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait 100 100
Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama A. >9 kali A. >9 kali 100 100
Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan A. Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi A. Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi 100 100
Monitoring implementasi 78.33 40.00 3.85
Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring C. Setiap semester C. Setiap semester 35 35
Ruang lingkup kegiatan monitoring A. kegiatan monitoring mencakup seluruh ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun , termasuk alokasi SDM dan anggaran B. kegiatan monitoring mencakup sebagian besar ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun 100 65
Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan A. >80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti D. tidak ada tindak lanjut 100 20
Efektifitas 100.00 82.50 9.08
Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan A. Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur A. Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur 100 100
Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan A. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan B. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan 100 65
Efisiensi 100.00 60.00 2.48
Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan A. Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan A. Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan 100 100
Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan A. Dilakukan upaya efisiensi terhadap seluruh aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan D. Tidak dilakukan upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan 100 20
Dampak dan Kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas 93.00 20.00 2.48
Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan A. Seluruh atau sebagian besar kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan D. Belum dilakukan evaluasi terhadap penerimaan kelompok sasaran atas keberadaan kebijakan 100 20
Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran B. Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru D. Belum dilakukan evaluasi terhadap responsivitas kebijakan atas kebutuhan kelompok sasaran 65 20
Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran A. Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana seluruh kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran 100 20
Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan A. Hasil kebijakan telah memberikan dampak terhadap seluruh kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap kelompok rentan 100 20
Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya A. Kebijakan telah meningkatkan seluruh kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja 100 20
Nilai Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah 98.00 60.00 2.40
Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 100.00 22.50 9.00
Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah A. Peraturan Daerah (Perda) C. Keputusan Kepala Daerah (Kepkada) 100 90
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah atau Penjelasan/ keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan yang mengamanatkan Pembentukan Keputusan Kepala Daerah A. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum 100 0
SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Peraturan Daerah/SK atau SP Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah/SP Tim Penyusun Keputusan Kepala Daerah B. SK/SP Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum 100 0
Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang telah di paraf pejabat terkait B. Rancangan Peraturan Kepala Daerah D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum 100 0
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa 90.00 90.00 18.00
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa dalam rapat Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah B. 81-90% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan B. 81-90% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan 90 90
Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya 100.00 82.50 33.00
Evaluasi Produk Hukum A. Evaluasi Produk Hukum dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran B. Evaluasi Produk Hukum dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran 100 65
Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum A. 91-100% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah A. 91-100% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah 100 100
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) 100.00 100.00 4.00
Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Pengelola SP4N Lapor Perangkat Daerah 100.00 100.00 5.00
Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah Ya. Telah Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah Ya. Telah Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah 100 100
Diseminasi SP4N-LAPOR! Kepada Masyarakat 100.00 100.00 15.00
Telah melakukan diseminasi/sosialisasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat/pengguna layanan A. Diseminasi/sosialisasi dilakukan setiap bulan A. Diseminasi/sosialisasi dilakukan setiap bulan 100 100
Laporan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Setiap Semester 100.00 100.00 80.00
Jumlah Aduan/Aspirasi yang Diterima/Masuk pada SP4N - LAPOR A. Jumlah Pengaduan diatas 20 aduan A. Jumlah Pengaduan diatas 20 aduan 100 100
Persentase Penyelesaian Pengaduan/Aspirasi pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90% A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90% 100 100
Laju Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan/Aspirasi A. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan/Aspirasi dibawah 3 hari A. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan/Aspirasi dibawah 3 hari 100 100
Tingkat Digitalisasi Arsip 90.34 58.43 2.34
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 80.68 74.00 37.00
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah/Nilai Implementasi Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah 80.68 74,30 80.68 74,30
Nilai Implementasi Digitalisasi Arsip 100.00 42.86 21.43
Pengunaan Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Ya, Perangkat Daerah telah menggunakan Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis Teritegrasi (SRIKANDI) Tidak 100 0
Penggunaan Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI, SIDEBAR/e-OFFICE/SEBUTAN NAMA LAINNYA) A. Seluruh Pegawai menggunakan Aplikasi Kearsipan Dinamis (100%) E. Tidak ada Pegawai yang menggunakan Aplikasi Kearsipan Dinamis (0%) 100 0
Perangkat Daerah melakukan pembuatan naskah dinas elektronik A. Telah melakukan pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Naskah dinas ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar. A. Telah melakukan pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Naskah dinas ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar. 100 100
Perangkat Daerah melakukan penandatanganan menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) A. Melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN. E. Tidak melakukan penandatanganan elektronik. 100 0
Perangkat Daerah melakukan penerimaan naskah dinas elektronik A. Naskah Dinas telah teregistrasi, terdistribusi, dilakukan pengendalian naskah dinas masuk, dan dicatat pada agenda naskah dinas masuk secara elektronik melalui aplikasi kearsipan dinamis. A. Naskah Dinas telah teregistrasi, terdistribusi, dilakukan pengendalian naskah dinas masuk, dan dicatat pada agenda naskah dinas masuk secara elektronik melalui aplikasi kearsipan dinamis. 100 100
Perangkat Daerah melakukan pemberkasan arsip pada Aplikasi Kearsipan Dinamis A. Melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas lebih dari 50% pada seluruh Unit Pengolah Perangkat Daerah A. Melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas lebih dari 50% pada seluruh Unit Pengolah Perangkat Daerah 100 100
Perangkat Daerah melaksanakan alih media arsip A. Perangkat Daerah telah melakukan alih media sesuai dengan standar dan memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan pada seluruh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan E. Perangkat Daerah belum menentukan target jumlah arsip yang akan dialih media pada seluruh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan 100 0
RB GENERAL Capaian Strategis Pelaksanaan RB General 100.00 99.55 4.97
Rencana Aksi Pembangunan RB General 100.00 100.00 2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB General 100.00 100.00 100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal Ya. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Perangkat Daerah tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja Ya. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Perangkat Daerah tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja 100 100
Capaian Rencana Aksi RB General 100.00 99.09 2.97
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General 100.00 99.09 99.09
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General 100 99.09 100 99.09
RB TEMATIK Strategi Membangunan RB Tematik 100.00 99.03 4.94
Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 100.00 100.00 2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik 100.00 100.00 100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal dengan memuat logical framework Ya. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core Bisnis Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja Ya. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core Bisnis Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja 100 100
Capaian Rencana Aksi RB Tematik 100.00 98.05 2.94
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 100.00 98.05 98.05
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 100 98.05 100 98.05
RB TEMATIK Capaian Dampak RB Tematik 98.06 94.86 27.97
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 96.12 99.72 9.97
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN) 96.12 99.72 99.72
Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN) 96.12 99.72 96.12 99.72
Capaian Kinerja Core Business Organisasi 100.00 90.00 18.00
Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah (Praktek Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) 100.00 90.00 90.00
Inovasi Praktek Baik telah dibangun lebih dari 1 (satu) Tahun A. Inovasi Praktek Baik telah dibangun lebih dari 1 (satu) Tahun A. Inovasi Praktek Baik telah dibangun lebih dari 1 (satu) Tahun 100 100
Inovasi Praktek Baik dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik A. Inovasi Praktek Baik dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik eksternal organisasi A. Inovasi Praktek Baik dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik eksternal organisasi 100 100
Inovasi Praktek Baik telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah A. Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai 100% atau lebih A. Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai 100% atau lebih 100 100
Inovasi Praktek Baik telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah A. Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai 100% atau lebih B. Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai di atas 80% s.d 99% 100 75
Inovasi Praktek Baik telah dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat (stakeholders) A. Inovasi Praktek Baik telah dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat (stakeholders) dengan cakupan sasaran yang luas/besar B. Inovasi Praktek Baik telah dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat (stakeholders) dengan cakupan sasaran yang cukup luas/sedang 100 75
Faktor-Faktor yang mempengaruhi capaian akhir dari Praktek Baik yang disampaikan 0.00 0.00 0.00
Faktor-Faktor yang mempengaruhi capaian akhir dari Praktek Baik yang disampaikan Belum ada jawaban 0 0 0
RB GENERAL Koefesien RB General 0.00 0.00 0.00
Koefesien RB General 0.00 0.00 0.00
Koefesien RB General 0.00 0.00 0.00
Koefisien Nilai Pembanding Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Hukum Belum ada jawaban 0 0 0
RB GENERAL Capaian Pelaksanaan RB General Periodik 0.00 0.00 0.00
Rencana Aksi/Rencana Kinerja Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00
Dokumen Rencana Aksi/Rencana Kinerja Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00
Dokumen Rencana Aksi/Rencana Kinerja Perangkat Daerah telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Capaian Rencana Aksi/ Rencana Kinerja Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00
Persentase Capaian Kinerja (CAPKIN) Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tindaklajut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) 0.00 0.00 0.00
Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK RI 0.00 0.00 0.00
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK RI Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) APIP 0.00 0.00 0.00
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) APIP Internal Instansi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) APIP Eksternal Instansi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD 0.00 0.00 0.00
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 0.00 0.00 0.00
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun Berjalan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun Berjalan (Triwulanan/Semesteran/ Tahunan) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 0.00
Perangkat Daerah telah menyampaikan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun berjalan (Triwulanan/Semesteran/ Tahunan) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 0.00
Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun sebelumnya Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00
Persentase Input RUP yang diumumkan pada Aplikasi SiRUP 0.00 0.00 0.00
Persentase Input RUP yang diumumkan pada Aplikasi SiRUP Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Transaksi e-Tendering 0.00 0.00 0.00
Persentase Transaksi e-Tendering pada SPSE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Transaksi e-Katalog pada SPSE 0.00 0.00 0.00
Persentase Transaksi e-Katalog pada SPSE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Pencatatan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE 0.00 0.00 0.00
Persentase Pencatatan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Transaksi e-Kontrak pada SPSE 0.00 0.00 0.00
Persentase Transaksi e-Kontrak pada SPSE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Transaksi Toko Daring 0.00 0.00 0.00
Persentase Transaksi Toko Daring Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Indeks Profesionalitas ASN 0.00 0.00 0.00
Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Kategori PNS) 0.00 0.00 0.00
Dimensi Kualifikasi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dimensi Kompetensi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dimensi Kinerja Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dimensi Disiplin Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Kategori P3K) 0.00 0.00 0.00
Dimensi Kualifikasi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dimensi Kompetensi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dimensi Kinerja Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dimensi Disiplin Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) 0.00 0.00 0.00
Pengelolaan Pengaduan SP4N-Lapor 0.00 0.00 0.00
Tingkat Pengelolaan Pengaduan SP4N-Lapor Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Penyelesaian Laporan pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai 0.00 0.00 0.00
Jumlah Laporan Aduan/Aspirasi yang masuk pada SP4N-Lapor Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Jumlah Laporan Aduan/Aspirasi yang masuk pada SP4N-Lapor dengan status SELESAI Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Rata-rata Tindak Lanjut (RTL) Pengelolaan Aduan/Aspirasi (lama hari menanggapi) 0.00 0.00 0.00
Rata-rata Tindak Lanjut (RTL) Pengelolaan Aduan/Aspirasi (lama hari menanggapi) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
RB GENERAL Capaian Pelaksanaan RB General Parsial 0.00 0.00 0.00
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 0.00 0.00 0.00
Aspek Perencanaan Kinerja Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Aspek Pengukuran Kinerja Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Aspek Pelaporan Kinerja Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Indeks Kualitas Kebijakan Publik 0.00 0.00 0.00
Regulasi/Kebijakan yang di Nilai 0.00 0.00 0.00
Melaksanakan pengukuran Indek kualitas Kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan 0.00 0.00 0.00
Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional. Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannyA. Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan. Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan 0.00 0.00 0.00
Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah. Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan. Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya) 0.00 0.00 0.00
Kebijakan memiliki tujuan yang jelas Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing- masing opsi telah dikaji kemanfaatannya Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
berorientasi ke depan 0.00 0.00 0.00
kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
beriorientasi ke luar 0.00 0.00 0.00
rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
berbasis bukti 0.00 0.00 0.00
perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan análisis yang memadai Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang? Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Inovatif 0.00 0.00 0.00
kebijakan alternatif solusi baru terhadap permasalahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pengorganisasian 0.00 0.00 0.00
Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang terhadap implementasi kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Komunikasi 0.00 0.00 0.00
Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Monitoring implementasi 0.00 0.00 0.00
Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Ruang lingkup kegiatan monitoring Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Efektifitas 0.00 0.00 0.00
Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Efisiensi 0.00 0.00 0.00
Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Dampak dan Kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas 0.00 0.00 0.00
Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Nilai Kualitas Penyusunan Produk Hukum 0.00 0.00 0.00
Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum 0.00 0.00 0.00
Surat Permohonan pengusulan pembentukan produk hukum yang diusulkan pada tahun berjalan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Terdapat dokumen kajian penyusunan produk hukum berupa naskah akademik atau dokumen analisis dan evaluasi produk hukum atau kajian/telaahan staf urgensi dan pokok pikiran penyusunan produk hukum yang diusulkan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Terdapat Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah tentang Pembentukan Tim Penyusun Produk Hukum yang diusulkan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Terdapat Dokumen Rancangan Produk Hukum yang diusulkan dan yang telah di paraf koordinasi oleh pejabat terkait Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Kehadiran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemrakarsa dalam Rapat Pengambilan Keputusan terkait dengan produk hukum yang diusulkan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya 0.00 0.00 0.00
Telah melaksanakan kajian atau evaluasi produk hukum (perda/perkada/kepkada) eksisting/yang berlaku minimal 1 tahun terakhir Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Kajian/evaluasi produk hukum telah ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan produk hukum berupa Perda/Perkada/Kepkada dan/atau ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat non regulasi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 0.00 0.00 0.00
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 0.00 0.00 0.00
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Pembangunan Zona Integritas 0.00 0.00 0.00
Telah melaksanakan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Capaian Predikat Menuju WBK 0.00 0.00 0.00
Capaian Predikat Menuju WBK Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Capaian Predikat Menuju WBBM 0.00 0.00 0.00
Capaian Predikat Menuju WBBM Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Cakupan Dampak Pembangunan ZI 0.00 0.00 0.00
Telah melakukan upaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi Zona Integritas Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Survey Core Values ASN BerAKHLAK 0.00 0.00 0.00
Persentase Nilai Hasil Survey Core Values ASN BerAKHLAK Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Nilai Evaluasi Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK 0.00 0.00 0.00
Persentase Hasil Evaluasi Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat Digitalisasi Arsip 0.00 0.00 0.00
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Nilai Implementasi Digitalisasi Arsip 0.00 0.00 0.00
Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Teritegrasi (SRIKANDI) atau Aplikasi Kearsipan Dinamis Lainnya Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Perangkat Daerah melakukan pembuatan naskah dinas elektronik pada Aplikasi Kearsipan Dinamis Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Perangkat Daerah melakukan penandatanganan menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Perangkat Daerah melakukan penerimaan naskah dinas elektronik melalui Aplikasi Kearsipan Dinamis Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Perangkat Daerah melakukan pemberkasan arsip elektronik pada Aplikasi Kearsipan Dinamis Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Capaian Pelaksanaan Alih Media Arsip 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Tahun 2025 Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat Kematangan SPBE 0.00 0.00 0.00
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses 0.00 0.00 0.00
Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah mengalokasikan rencana anggaran n+1 (tahun depan) yang di-clearance pada pelaksanaan SPBE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menerapkan proses pembangunan Aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan aplikasi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah melakukan self-assessment Indeks KAMI serta telah melaksanakan Manajemen Risiko Keamanan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah melaksanakan Manajemen Data pada Aplikasi Satu Data Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menyusun laporan Pengelolaan Aset TIK Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah dilakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan 0.00 0.00 0.00
Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat Kematangan Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik 0.00 0.00 0.00
Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral 0.00 0.00 0.00
Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral 0.00 0.00 0.00
Telah Memiliki Standar Data Statistik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Data yang Memiliki Metadata yang dimasukkan ke aplikasi INDAH (Indonesia Data Hub) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Keterisian Data Prioritas pada aplikasi satu data (Relevansi) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Data yang Dirilis sesuai Jadwal (Aktualisasi & Ketepatan Waktu) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Nilai Realisasi Kinerja PBB Sektor Perkotaan Perdesaaan 0.00 0.00 0.00
Persentasi Realisasi PBB Sektor Perkotaan Perdesaaan 0.00 0.00 0.00
Target Penerimaan PBB Sektor Perkotaan/Perdesaan Tahun Berjalan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Realisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan/Perdesaan Tahun Berjalan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tingkat Penerapan SPBE Kecamatan 0.00 0.00 0.00
Capaian Penerapan Kapabilitas Proses 0.00 0.00 0.00
Telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan SPBE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah memiliki Peta Proses Bisnis dan/atau Arsitektur SPBE Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Capaian Penerapan Kapabilitas Layanan 0.00 0.00 0.00
Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Capaian Penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik 0.00 0.00 0.00
Telah Memiliki dan/atau menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Pembentukan dan Pembinaan KADARKUM 0.00 0.00 0.00
Pelaksanaan KADARKUM 0.00 0.00 0.00
Terdapat Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Terbentuk Kelompok Sadar Hukum Kecamatan dan Desa/Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Terbentuk Keluarga Sadar Hukum Tingkat Desa/Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Telah Melaksanakan Penyuluhan Hukum di Tingkat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tersedianya Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Tingkat Desa/Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Data Dokumentasi dan Informasi Hukum 0.00 0.00 0.00
Tersedianya layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat desa/kelurahan (JDIH Desa/Kelurahan) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Terdapat Informasi Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat melaui Media Sosial di tingkat Desa/Kelurahan secara periodik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan 0.00 0.00 0.00
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pemerintahan 0.00 0.00 0.00
Fasilitasi dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembangunan 0.00 0.00 0.00
Fasilitasi dan Evaluasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Rencana Pembangunan Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Fasilitasi dan Evaluasi Penetapan APBDes/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDes/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Pelaksanaan APBDes/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0.00 0.00 0.00
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Penurunan Angka Kemiskinan Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Penurunan Stunting Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Penurunan Pengangguran Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Evaluasi Pelayanan Publik 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 0.00 0.00 0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
RB TEMATIK Capaian Pelaksanaan RB Tematik Periodik 0.00 0.00 0.00
Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0.00 0.00 0.00
Persentase Realisasi PDN Terhadap Komitmen 0.00 0.00 0.00
Persentase Realisasi PDN Terhadap Komitmen Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Persentase Pelaksanaan PDN 0.00 0.00 0.00
Persentasi Pelaksanaan PDN Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan 0.00 0.00 0.00
Persentase Realisasi Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
RB TEMATIK Capaian Dampak RB Tematik 0.00 0.00 0.00
Capaian Dampak Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0.00 0.00 0.00
Nama Inovasi Praktek Baik 0.00 0.00 0.00
Nama Inovasi Praktek Baik (Tuliskan di Keterangan) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tuliskan Deskripsi tentang Inovasi Praktek Baik minimal 300 s.d 1.000 kata *(wajib diisi di kolom keterangan) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Detail Inovasi Praktik Baik 0.00 0.00 0.00
Inovasi Praktek Baik berkontribusi terhadap ketercapaian Kinerja organisasi (IKU Kepala Perangkat Daerah) minimal 1 tahun terakhir Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Inovasi Praktek Baik berkontribusi Terhadap peningkatan kinerja Tata Kelola Pemerintahan (RB General) atau terhadap peningkatan kinerja Isu Strategis Nasional dan Daerah (RB Tematik) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Sasaran Penerima Manfaat/Pengguna inovasi berorientasi kepada Publik/Instansi Pemerintah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Cakupan Dampak Penerima Manfaat/Pengguna Inovasi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Inovasi Praktek baik mendapatkan Apresiasi/Prestasi dari Pihak Eksternal dalam 2 tahun terakhir Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Informasi Isu Aktual 0.00 0.00 0.00
Tuliskan Nama Inovasi Praktek Baik yang dilaksanakan *(wajib diisi di kolom keterangan) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Tuliskan Deskripsi tentang Inovasi Praktek Baik minimal 300 s.d 1.000 kata *(wajib diisi di kolom keterangan) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Detail Isu Aktual 0.00 0.00 0.00
Inovasi Praktek Baik berkontribusi terhadap ketercapaian Kinerja organisasi (IKU Kepala Perangkat Daerah) minimal 1 tahun terakhir Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Inovasi Praktek Baik berkontribusi Terhadap peningkatan kinerja Tata Kelola Pemerintahan (RB General) atau terhadap peningkatan kinerja Isu Strategis Nasional dan Daerah (RB Tematik) Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Sasaran Penerima Manfaat/Pengguna inovasi berorientasi kepada Publik/Instansi Pemerintah Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Cakupan Dampak Penerima Manfaat/Pengguna Inovasi Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0
Inovasi Praktek baik mendapatkan Apresiasi/Prestasi dari Pihak Eksternal dalam 2 tahun terakhir Belum ada jawaban Belum ada jawaban 0 0