Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah
A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, dan Aplikasi
A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, dan Aplikasi
100
100
Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah
Ya, Terdapat dokumen peta rencana (roadmap) SPBE
Ya, Terdapat dokumen peta rencana (roadmap) SPBE
100
100
Telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan SPBE setiap tahunnya
A. Tindak lanjut hasil evaluasi Anggaran SPBE dalam bentuk RKA/ DPA TA berikutnya
D. Terdapat Alokasi anggaran pelaksanaan SPBE setiap tahunnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
100
0
Telah melaksanakan Inovasi Peta Proses Bisnis
D. Sudah Memiliki Peta Proses Bisnis
D. Sudah Memiliki Peta Proses Bisnis
25
25
Telah menerapkan proses pembangunan Aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan aplikasi
C. Dokumentasi Proses Pembangunan/Pengembangan Aplikasi sesuai Siklus Pembangunan Aplikasi / SDLC secara lengkap.
D. Perangkat Daerah konsultasi dengan Diskominfo dalam proses Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi
35
0
Telah memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah
100
100
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
100
100
Telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Tidak
Tidak
0
0
Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah
Ya, Terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Penganggungjawab SPBE terkait penerapan SPBE di Perangkat Daerah/Unit Kerja
Ya, Terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Penganggungjawab SPBE terkait penerapan SPBE di Perangkat Daerah/Unit Kerja
100
100
Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE
Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Risiko SPBE
Tidak
100
0
Telah melakukan self-assessment Indeks KAMI
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Self-Assessment Indeks KAMI
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Self-Assessment Indeks KAMI
100
100
Telah melaksanakan Manajemen Data
Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Data (mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data)
Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Data (mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data)
100
100
Telah menerapkan Manajemen Aset TIK
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK
100
100
Telah dilakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK
100
100
Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dokumen Elektronik
Ya, Terdapat Laporan Rekapitulasi Pemanfaatan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
Ya, Terdapat Laporan Rekapitulasi Pemanfaatan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
100
100
Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan
100.00
78.57
23.57
Telah Menggunakan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan
100
100
Telah Menggunakan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran
100
100
Telah Menggunakan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD)
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD)
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik
Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
100
100
Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Jabar Smart ASN
Tidak
100
0
Telah Menggunakan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI
Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan SIMBADA
Ya, Telah menggunakan SIMBADA
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Tidak
100
0
Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP)
Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP)
100
100
Telah Menggunakan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB
Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR
Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR
100
100
Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan aplikasi Satu Data
Ya, Telah menggunakan aplikasi Satu Data
100
100
Telah Menggunakan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan JDIH
Ya, Telah menggunakan JDIH
100
100
Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik
Ya, Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah
Tidak
100
0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
100.00
100.00
20.00
Telah Memiliki Standar Data Statistik
100
100
100
100
Persentase Data yang Memiliki Metadata
100
100
100
100
Persentase Keterisian Data Prioritas (Relevansi)
100
100
100
100
Persentase Data yang Dirilis sesuai Jadwal (Aktualisasi dan Ketepatan Waktu)
A = 100% terupdate
A = 100% terupdate
100
100
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
100.00
82.30
4.94
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
100.00
82.30
82.30
Aspek Perencanaan Kinerja
30
24.70
30
24.70
Aspek Pengukuran Kinerja
30
23.60
30
23.60
Aspek Pelaporan Kinerja
15
13
15
13
Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
25
21,60
25
21,60
Capaian IKU Perangkat Daerah
100.00
100.00
4.00
Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah
100.00
100.00
100.00
Jumlah IKU Perangkat Daerah Tercapai
A. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)
A. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)
100
100
Tindaklajut Rekomendasi (TLHP)
100.00
73.50
2.94
Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP)
100.00
73.50
73.50
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan BPK RI
100
50
100
50
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan APIP
100
97
100
97
Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah
100.00
94.34
3.77
Persentasi Realisasi APBD Tahun Sebelumnya
100.00
94.30
47.15
Realisasi Akhir Belanja Daerah Perangkat Daerah
100
94.30
100
94.30
Persentasi Realisasi APBD Tahun Berjalan
100.00
94.38
47.19
Capaian Realisasi Belanja APBD Tahun Berjalan
100
94.38
100
94.38
Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK
100.00
73.45
2.94
Tingkat Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK
100.00
73.45
73.45
Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK
100
73.453
100
73.453
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
100.00
83.30
3.33
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
100.00
83.30
83.30
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi
100
83.3
100
83.3
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
20.00
20.00
0.80
Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
20.00
20.00
20.00
Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja/Perangkat Daerah
E. Telah dilaksanakan Pencananangan ZI Unit Kerja
E. Telah dilaksanakan Pencananangan ZI Unit Kerja
20
20
RB GENERAL
Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB
80.77
51.21
12.29
Indeks Kualitas Kebijakan Publik
94.65
41.89
1.68
Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan
77.50
62.50
6.96
Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan
D. Penentuan masalah dari atas (top down), hanya ditentukan dari internal instansi pemerintah, tanpa partisipasi stakeholder eksternal dan kelompok sasaran
B. Penentuan masalah dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up) dengan mempertimbangkan masukan stakeholder ekternal
10
70
Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.
A. Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah
A. Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah
100
100
Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannyA.
A. Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan
B. Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan
100
70
Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan.
A. Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan
D. Perhatian stakeholder/publik tidak ada terhadap masalah, tidak ada polemik, dan tidak urgen bagi instansi untuk mengambil kebijakan
100
10
penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan
100.00
80.00
7.29
Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah.
A. Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait
B. Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait
100
70
Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu
A. Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah
B. Ada kebijakan namun masih bersifat umum dan belum mampu mengatasi masalah
100
70
Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan.
A. Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi
A. Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi
100
100
Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya)
100.00
85.00
2.11
Kebijakan memiliki tujuan yang jelas
A. Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami
A. Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami
100
100
Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing- masing opsi telah dikaji kemanfaatannya
A. Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya
B. Sebagian opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya
100
70
berorientasi ke depan
100.00
40.00
1.48
kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan
A. Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik
B. Sebagian besar isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan kedepan
100
70
muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul
A. Terdapat strategi penangan terhadap semua resiko yang telah dipetakan
D. Tidak terdapat analisis strategi penanganan resiko kebijakan
100
10
beriorientasi ke luar
100.00
30.00
1.49
rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan
A. rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan
B. rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan lingkungan eksternal kebijakan
100
70
rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak
A. seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak yang akan terdampak
D. rancangan kebijakan tidak dilakukan konsulstasi dengan stakeholder dan pihak yang akan terdampak
100
10
rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung
A. Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan
D. tidak mempertimbangkan kelompok rentan dalam rancangan kebijakan
100
10
berbasis bukti
90.00
70.00
6.93
perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan análisis yang memadai
A. Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai
A. Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai
100
100
Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai
A. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai
A. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai
100
100
penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang?
B. sebagian besar terdokumentasi dengan baik
D. tidak ada dokumentasi
70
10
Inovatif
100.00
10.00
0.37
kebijakan alternatif solusi baru terhadap permasalahan
A.>80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan
D. Tidak ada alternatif solusi baru terhadap
100
10
kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder
A. >5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada
D. Tidak ada nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada
100
10
kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya
A.>80% Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya
D. Tidak ada unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi
100
10
Pengorganisasian
77.50
70.00
5.78
Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan
D. Tidak dilakukan uji coba/piloting
D. Tidak dilakukan uji coba/piloting
10
10
Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang terhadap implementasi kebijakan
A. Terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan
A. Terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan
100
100
Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan
A. Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi
B. Terdapat strategi implementasi kebijakan indikator target keberhasilan implementasi
100
70
Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan
A. Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan
A. Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan
100
100
Komunikasi
100.00
10.00
0.96
Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik
A. Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait
D. Tidak terdapat strategi komunikasi kebijakan
100
10
Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama
A. >9 kali
D. 1-3 Kali
100
10
Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan
A. Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi
D. Terdapat 1 (satu) jenis media komunikasi kebijakan
100
10
Monitoring implementasi
100.00
60.00
5.77
Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring
A. Setiap bulan
A. Setiap bulan
100
100
Ruang lingkup kegiatan monitoring
A. kegiatan monitoring mencakup seluruh ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun , termasuk alokasi SDM dan anggaran
B. kegiatan monitoring mencakup sebagian besar ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun
100
70
Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan
A. >80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti
D. tidak ada tindak lanjut
100
10
Efektifitas
100.00
10.00
1.10
Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan
A. Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur
D. Belum dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan
100
10
Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan
A. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan
D. Tidak dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan
100
10
Efisiensi
100.00
10.00
0.41
Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan
A. Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan
D. Belum dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan
100
10
Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan
A. Dilakukan upaya efisiensi terhadap seluruh aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan
D. Tidak dilakukan upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan
100
10
Dampak dan Kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas
100.00
10.00
1.24
Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan
A. Seluruh atau sebagian besar kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan
D. Belum dilakukan evaluasi terhadap penerimaan kelompok sasaran atas keberadaan kebijakan
100
10
Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran
A. Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka dan telah mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru
D. Belum dilakukan evaluasi terhadap responsivitas kebijakan atas kebutuhan kelompok sasaran
100
10
Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran
A. Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana seluruh kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran
100
10
Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
A. Hasil kebijakan telah memberikan dampak terhadap seluruh kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap kelompok rentan
100
10
Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya
A. Kebijakan telah meningkatkan seluruh kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja
100
10
Indeks Reformasi Hukum
0.00
0.00
0.00
Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
0.00
0.00
0.00
Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
Tidak
Tidak
0
0
Naskah Akademik/penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
Tidak
Tidak
0
0
SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah
Tidak
Tidak
0
0
Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang telah di paraf pejabat terkait
Tidak
Tidak
0
0
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa
0.00
0.00
0.00
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa dalam rapat Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan
F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan
0
0
Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya
0.00
0.00
0.00
Evaluasi Produk Hukum
D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum
D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum
0
0
Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum
F. kurang dari 21% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada
F. kurang dari 21% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Perda/Perkada
0
0
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)
90.00
13.33
0.53
Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Pengelola SP4N Lapor Perangkat Daerah
0.00
0.00
0.00
Telah membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah
Tidak
Tidak
0
0
Diseminasi SP4N-LAPOR! Kepada Masyarakat
100.00
0.00
0.00
Telah melakukan diseminasi/sosialisasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat/pengguna layanan
Ya
Tidak
100
0
Laporan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Setiap Semester
100.00
16.67
13.33
Jumlah Laporan yang Diterima/Masuk pada SP4N - LAPOR
A. Jumlah Pengaduan diatas 20 aduan
D. Jumlah Pengaduan dibawah 5 aduan
100
0
Persentase Penyelesaian Pengaduan pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai
A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90%
D. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI dibawah 50%
100
0
Laju Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan
A. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan dibawah 5 hari
C. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan diatas 14 hari
100
50
Tingkat Digitalisasi Arsip
100.00
62.16
2.49
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
100.00
62.16
62.16
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah
100
62.16
100
62.16
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah
100.00
100.00
4.00
Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan pada SPSE
100.00
100.00
100.00
Persentase Input RUP yang diumumkan pada Aplikasi SiRUP
100
100
100
100
Persentase Transaksi e-Tendering
100
100
100
100
Persentase Transaksi e-Katalog
100
100
100
100
Persentase Pencatatan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing
100
100
100
100
Persentase Transaksi e-Kontrak
100
100
100
100
Persentase Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring
100
100
100
100
Indeks Profesionalitas ASN
100.00
89.86
3.59
Nilai Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN Per Perangkat Daerah pada Siap JABAR
100.00
89.86
89.86
Dimensi Kualifikasi
25
20.33
25
20.33
Dimensi Kompetensi
40
38.99
40
38.99
Dimensi Kinerja
30
25.54
30
25.54
Dimensi Disiplin
5
5
5
5
RB GENERAL
Capaian Strategis Pelaksanaan RB General
100.00
100.00
5.00
Rencana Aksi Pembangunan RB General
100.00
100.00
2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB General
100.00
100.00
100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal
Ya
Ya
100
100
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General
100.00
100.00
3.00
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General
100.00
100.00
100.00
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General
100
100
100
100
RB TEMATIK
Strategi Membangunan RB Tematik
100.00
96.78
4.81
Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
100.00
100.00
2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik
100.00
100.00
100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal dengan memuat logical framework
Ya
Ya
100
100
Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
100.00
93.55
2.81
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
100.00
93.55
93.55
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
100
93.55
100
93.55
RB TEMATIK
Capaian Dampak RB Tematik
100.00
63.82
19.18
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
100.00
63.47
6.35
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)
100.00
63.47
63.47
Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)
100
63.47
100
63.47
Capaian Kinerja Core Business Organisasi
100.00
64.17
12.83
Capaian Kinerja Core Business Organisasi
100.00
64.17
64.17
Capaian Kinerja Organisasi dalam Pengentasan Kemiskinan dan/atau Penanganan Stunting dan/atau Peningkatan Investasi dan/atau Pengendalian Laju Inflasi dan/atau kinerja lainnya yang merupakan core business perangkat daerah
A. Capaian Kinerja Program/Kegiatan telah berdampak terhadap capaian kinerja pemerintah daerah
100
RB GENERAL
Capaian Sasaran Strategis
85.56
85.11
29.05
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
90.80
90.80
5.45
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
90.80
90.80
90.80
Aspek Perencanaan Kinerja
30
30
30
30
Aspek Pengukuran Kinerja
24
24
24
24
Aspek Pelaporan Kinerja
11.8
11.8
11.8
11.8
Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
25
25
25
25
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
100.00
100.00
4.00
Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah yang diampu
100.00
100.00
100.00
Jumlah IKU Perangkat Daerah Tercapai
A. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)
A. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)
100
100
Jumlah IKU Pemerintah Daerah yang diampu Tercapai
A. Seluruh IKU Pemerintah Daerah yang diampu tercapai (100%)
A. Seluruh IKU Pemerintah Daerah yang diampu tercapai (100%)
100
100
Tindaklajut Rekomendasi (TLHP)
100.00
100.00
4.00
Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemerikaan (TLHP)
100.00
100.00
100.00
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan BPK RI
100
100
100
100
Tindaklanjut Hasil Pemerikaan APIP
100
100
100
100
Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah
100.00
91.85
3.67
Persentasi Realisasi APBD
100.00
91.85
91.85
Realisasi APBD Tahun Sebelumnya
100
94.38
100
94.38
Realisasi APBD Tahun Berjalan
100
89.31
100
89.31
Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK
100.00
80.68
3.23
Tingkat Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK
100.00
80.68
80.68
Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK
100
80.675
100
80.675
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
36.00
26.67
1.07
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
36.00
26.67
26.67
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
4.0
80
4.0
80
Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Ya, Telah menyampaikan laporan pelaksanaan SKM
Tidak
100
0
Persentase Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
4.0
0
4.0
0
Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah
66.67
98.94
3.96
Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE
66.67
98.94
98.94
Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUPnya melalai SiRUP
100
100
100
100
Persentase Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e- Tendering
0
100
0
100
Persentase Pencatatan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik
100
93.62
100
93.62
Persentase Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE
0
100
0
100
Persentase Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE
100
100
100
100
Persentase Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring
100
100
100
100
Indeks Profesionalitas ASN
91.01
91.96
3.68
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
91.01
91.96
91.96
Dimensi Kualifikasi
21.54
21.63
21.54
21.63
Dimensi Kompetensi
35.57
36.96
35.57
36.96
Dimensi Kinerja
28.9
28.37
28.9
28.37
Dimensi Disiplin
5.00
5
5.00
5
RB GENERAL
Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB
73.37
43.10
11.58
Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah
89.93
61.71
3.70
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses
85.00
45.00
27.00
Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah
A. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, dan Aplikasi
D. Sudah Menyusun Arsitektur SPBE Domain Proses Bisnis
100
25
Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah
Ya, Terdapat dokumen peta rencana (roadmap) SPBE
Tidak
100
0
Telah mengalokasikan rencana anggaran n+1 (tahun depan) yang di-clearance pada pelaksanaan SPBE
Tidak
Ya, Terdapat berita acara pelaksanaan asistensi RKA yang menyatakan menyetujui alokasi anggaran
0
100
Telah melaksanakan Inovasi Peta Proses Bisnis
C. Terdapat Proses Bisnis yang sudah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik
D. Sudah Memiliki Peta Proses Bisnis
50
25
Telah menerapkan proses pembangunan Aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan aplikasi
D. Perangkat Daerah konsultasi dengan Diskominfo dalam proses Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi
D. Perangkat Daerah konsultasi dengan Diskominfo dalam proses Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi
25
25
Telah memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah
100
100
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
100
100
Telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Ya, Terdapat aktivitas penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Tidak
100
0
Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah
Ya, Terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan Instansi Penganggungjawab SPBE terkait penerapan SPBE di Perangkat Daerah/Unit Kerja
Tidak
100
0
Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE
A. Terdapat Laporan Pemantauan Risiko SPBE
A. Terdapat Laporan Pemantauan Risiko SPBE
100
100
Telah melakukan self-assessment Indeks KAMI serta telah melaksanakan Manajemen Risiko Keamanan
A. Terdapat Laporan Self Assessment Indeks KAMI dan Manajemen risiko Keamanan SPBE
B. Terdapat Laporan Self Assessment Indeks KAMI atau Manajemen risiko Keamanan SPBE
100
50
Telah melaksanakan Manajemen Data
Ya, Terdapat Dokumen Manajemen Data (mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data)
Tidak
100
0
Telah menerapkan Manajemen Aset TIK
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Manajemen Aset TIK
100
100
Telah dilakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK
Ya, Terdapat Dokumen/Laporan Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia TIK
Tidak
100
0
Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik
A. Dilaporkan setiap bulan
B. Dilaporkan tidak setiap bulan
100
50
Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan
94.64
78.57
15.71
Telah Menggunakan Layanan Perencanan Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi perencanaan
100
100
Telah Menggunakan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dimensi penganggaran
100
100
Telah Menggunakan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD)
Ya, Telah menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah (SIKD)
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik
Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Ya, Telah mengunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
100
100
Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Jabar Smart ASN
Ya, Telah menggunakan Jabar Smart ASN
100
100
Telah Menggunakan Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI
Ya, Telah menggunakan SIDEBAR/SRIKANDI
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan SIMBADA
Ya, Telah menggunakan SIMBADA
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Tidak
100
0
Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP)
Ya, Telah menggunakan Jabar Makin Pasti (e-SAKIP)
100
100
Telah Menggunakan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB
Ya, Telah menggunakan TRK/KMOB
100
100
Telah Menggunakan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR
Ya, Telah menggunakan SP4N-LAPOR
100
100
Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan aplikasi Satu Data
Tidak
100
0
Telah Menggunakan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Elektronik
Ya, Telah menggunakan JDIH
Ya, Telah menggunakan JDIH
100
100
Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik
D. Memenuhi Kapabilitas Interaksi, yaitu telah mempunyai fungsi interaksi dua arah, hal ini biasanya terwakii melalui fitur komentar, live chat, fitur pencarian, form pengisian, fitur unggah dan unduh
E. Memenuhi Kapabilitas Informatif, yaitu telah mempunyai fungsi interaksi satu arah, seperti website satu arah yang hanya menampilkan informasi
25
0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
100.00
95.00
19.00
Telah Memiliki Standar Data Statistik
100
90
100
90
Persentase Data yang Memiliki Metadata yang dimasukkan ke aplikasi INDAH (Indonesia Data Hub)
100
90
100
90
Persentase Keterisian Data Prioritas (Relevansi)
A. 100% terupload
A. 100% terupload
100
100
Persentase Data yang Dirilis sesuai Jadwal (Aktualisasi & Ketepatan Waktu)
A. 100% terupdate
A. 100% terupdate
100
100
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
60.00
20.00
0.80
Capaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
60.00
20.00
20.00
Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja/Perangkat Daerah
D. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPI
E. Telah dilaksanakan Pencananangan ZI Unit Kerja
60
20
Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah
89.03
30.89
1.24
Regulasi / Kebijakan yang di Nilai
25.00
21.48
0.00
Nama Peraturan / Kebijakan yang di nilai
25
21.48
25
21.48
Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan
100.00
23.75
2.65
Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan
A. Penentuan masalah berasal dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran
D. Penentuan masalah dari atas (top down), hanya ditentukan dari internal instansi pemerintah, tanpa partisipasi stakeholder eksternal dan kelompok sasaran
100
20
Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.
A. Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah
C. Berkaitan secara tidak langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah
100
35
Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannyA.
A. Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan
D. Masalah tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan
100
20
Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan.
A. Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan
D. Perhatian stakeholder/publik tidak ada terhadap masalah, tidak ada polemik, dan tidak urgen bagi instansi untuk mengambil kebijakan
100
20
penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan
88.33
20.00
1.82
Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah.
B. Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi beberapa stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait
D. Isu ditentukan tanpa dengan konsensus aspirasi stakeholder dan tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait
65
20
Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu
A. Belum ada kebijakan yang menjadi acuan untuk mengatasi masalah
D. Ada kebijakan yang masih berlaku, namun tidak dapat diimplementasikan
100
20
Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan.
A. Tekanan dari kelompok legislatif atau kelompok berpengaruh di luar instansi
D. Muncul dalam arus utama di media massa saat wacana kebijakan berkembang
100
20
Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya)
100.00
20.00
0.50
Kebijakan memiliki tujuan yang jelas
A. Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami
D. Tidak terdapat tujuan kebijakan secara eksplisit
100
20
Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing- masing opsi telah dikaji kemanfaatannya
A. Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya
D. tidak ada opsi yang dikaji kemanfaatannya
100
20
berorientasi ke depan
100.00
20.00
0.74
kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan
A. Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik
D. Kebijakan tidak dapat menjawab permasalahan saat ini maupun ke depan
100
20
muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul
A. Terdapat strategi penangan terhadap semua resiko yang telah dipetakan
D. Tidak terdapat analisis strategi penanganan resiko kebijakan
100
20
beriorientasi ke luar
100.00
20.00
0.99
rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan
A. rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan
D. rumusan kebijakan tidak memenuhi kebutuhan stakeholder dan tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan
100
20
rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak
A. seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak yang akan terdampak
D. rancangan kebijakan tidak dilakukan konsulstasi dengan stakeholder dan pihak yang akan terdampak
100
20
rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung
A. Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan
D. tidak mempertimbangkan kelompok rentan dalam rancangan kebijakan
100
20
berbasis bukti
100.00
20.00
1.98
perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan análisis yang memadai
A. Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai
D. penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang?
100
20
Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai
A. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai
D. Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan tanpa ada dukungan bukti sama sekali
100
20
penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang?
A. semua terdokumentasi dengan baik
D. tidak ada dokumentasi
100
20
Inovatif
100.00
20.00
0.74
kebijakan alternatif solusi baru terhadap permasalahan
A.>80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan
D. Tidak ada alternatif solusi baru terhadap
100
20
kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder
A. >5 aspek yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada
D. Tidak ada nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada
100
20
kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya
A.>80% Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya
D. Tidak ada unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi
100
20
Pengorganisasian
100.00
62.50
5.16
Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan
A. Dilakukan uji cobacoba/piloting dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama
B. Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang cukup
100
65
Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang terhadap implementasi kebijakan
A. Terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan
D. Terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggung jawab
100
20
Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan
A. Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi
A. Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi
100
100
Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan
A. Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan
B. tersedia rencana alokasi SDM dan anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan
100
65
Komunikasi
100.00
20.00
1.92
Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik
A. Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait
D. Tidak terdapat strategi komunikasi kebijakan
100
20
Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama
A. >9 kali
D. 1-3 Kali
100
20
Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan
A. Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi
D. Terdapat 1 (satu) jenis media komunikasi kebijakan
100
20
Monitoring implementasi
100.00
46.67
4.49
Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring
A. Setiap bulan
D. Setiap tahun
100
20
Ruang lingkup kegiatan monitoring
A. kegiatan monitoring mencakup seluruh ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun , termasuk alokasi SDM dan anggaran
A. kegiatan monitoring mencakup seluruh ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun , termasuk alokasi SDM dan anggaran
100
100
Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan
A. >80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti
D. tidak ada tindak lanjut
100
20
Efektifitas
100.00
60.00
6.60
Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan
A. Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur
A. Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur
100
100
Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan
A. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan
D. Tidak dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan
100
20
Efisiensi
100.00
20.00
0.83
Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan
A. Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan
D. Belum dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan
100
20
Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan
A. Dilakukan upaya efisiensi terhadap seluruh aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan
D. Tidak dilakukan upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan
100
20
Dampak dan Kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas
20.00
20.00
2.48
Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan
D. Belum dilakukan evaluasi terhadap penerimaan kelompok sasaran atas keberadaan kebijakan
D. Belum dilakukan evaluasi terhadap penerimaan kelompok sasaran atas keberadaan kebijakan
20
20
Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran
D. Belum dilakukan evaluasi terhadap responsivitas kebijakan atas kebutuhan kelompok sasaran
D. Belum dilakukan evaluasi terhadap responsivitas kebijakan atas kebutuhan kelompok sasaran
20
20
Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap peningkatan utilitas/welfare kelompok sasaran
20
20
Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap kelompok rentan
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap kelompok rentan
20
20
Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja
D. Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja
20
20
Nilai Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah
40.00
10.00
0.40
Pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
75.00
0.00
0.00
Surat Permohonan pengusulan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
A. Peraturan Daerah (Perda)
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum
100
0
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah atau Penjelasan/ keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan yang mengamanatkan Pembentukan Keputusan Kepala Daerah
A. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum
100
0
SK Pembentukan Panitia Antar Perangkat Daerah Penyusunan Peraturan Daerah/SK atau SP Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah/SP Tim Penyusun Keputusan Kepala Daerah
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum
0
0
Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang telah di paraf pejabat terkait
A. Rancangan Peraturan Daerah
D. Tidak menyampaikan Penilaian Kualitas Produk Hukum
100
0
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa
50.00
50.00
10.00
Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pemrakarsa dalam rapat Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan
F. dibawah 21% Pimpinan Tinggi Pratama pemrakarsa hadir dalam setiap rapat pengambilan keputusan
50
50
Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya
0.00
0.00
0.00
Evaluasi Produk Hukum
D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum
D. Belum pernah dilakukan Evaluasi Produk Hukum
0
0
Tindaklanjut Hasil Evaluasi Produk Hukum
F. kurang dari 21% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
F. kurang dari 21% Hasil Evaluasi Produk Hukum yang ditindaklanjuti dalam program pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah
0
0
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)
86.67
80.00
3.20
Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Pengelola SP4N Lapor Perangkat Daerah
100.00
100.00
5.00
Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah
Ya. Telah Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah
Ya. Telah Membentuk Tim Pengelola SP4N-LAPOR Perangkat Daerah yang diformalkan dalam bentuk SK atau SP Kepala Perangkat Daerah
100
100
Diseminasi SP4N-LAPOR! Kepada Masyarakat
100.00
100.00
15.00
Telah melakukan diseminasi/sosialisasi SP4N-LAPOR kepada masyarakat/pengguna layanan
A. Diseminasi/sosialisasi dilakukan setiap bulan
A. Diseminasi/sosialisasi dilakukan setiap bulan
100
100
Laporan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Setiap Semester
83.33
75.00
60.00
Jumlah Aduan/Aspirasi yang Diterima/Masuk pada SP4N - LAPOR
C. Jumlah Pengaduan diatas 5 sampai dengan 10 aduan
D. Jumlah Pengaduan sampai dengan 5 aduan
50
25
Persentase Penyelesaian Pengaduan/Aspirasi pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai
A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90%
A. Persentasi Jumlah Pengaduan dengan Status SELESAI diatas 90%
100
100
Laju Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan/Aspirasi
A. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan/Aspirasi dibawah 3 hari
A. Rata-Rata Lama Hari Penyelesaianan Pengaduan/Aspirasi dibawah 3 hari
100
100
Tingkat Digitalisasi Arsip
74.59
56.00
2.24
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
63.46
62.00
31.00
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah/Nilai Implementasi Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah
63.46
62,40
63.46
62,40
Nilai Implementasi Digitalisasi Arsip
85.71
50.00
25.00
Pengunaan Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
Ya, Perangkat Daerah telah menggunakan Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis Teritegrasi (SRIKANDI)
Tidak
100
0
Penggunaan Aplikasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI, SIDEBAR/e-OFFICE/SEBUTAN NAMA LAINNYA)
A. Seluruh Pegawai menggunakan Aplikasi Kearsipan Dinamis (100%)
E. Tidak ada Pegawai yang menggunakan Aplikasi Kearsipan Dinamis (0%)
100
0
Perangkat Daerah melakukan pembuatan naskah dinas elektronik
A. Telah melakukan pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Naskah dinas ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar.
A. Telah melakukan pembuatan draft/konsep naskah dinas sesuai Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Naskah dinas ditandatangani menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik, dikirim sesuai tujuan, dilakukan pengendalian, dan dicatat pada agenda naskah dinas keluar.
100
100
Perangkat Daerah melakukan penandatanganan menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE)
A. Melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
A. Melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.
100
100
Perangkat Daerah melakukan penerimaan naskah dinas elektronik
A. Naskah Dinas telah teregistrasi, terdistribusi, dilakukan pengendalian naskah dinas masuk, dan dicatat pada agenda naskah dinas masuk secara elektronik melalui aplikasi kearsipan dinamis.
A. Naskah Dinas telah teregistrasi, terdistribusi, dilakukan pengendalian naskah dinas masuk, dan dicatat pada agenda naskah dinas masuk secara elektronik melalui aplikasi kearsipan dinamis.
100
100
Perangkat Daerah melakukan pemberkasan arsip pada Aplikasi Kearsipan Dinamis
A. Melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas lebih dari 50% pada seluruh Unit Pengolah Perangkat Daerah
C. Melakukan pemberkasan terhadap naskah dinas sampai dengan 20%. pada seluruh Unit Pengolah Perangkat Daerah
100
50
Perangkat Daerah melaksanakan alih media arsip
E. Perangkat Daerah belum menentukan target jumlah arsip yang akan dialih media pada seluruh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan
E. Perangkat Daerah belum menentukan target jumlah arsip yang akan dialih media pada seluruh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan
0
0
RB GENERAL
Capaian Strategis Pelaksanaan RB General
100.00
100.00
5.00
Rencana Aksi Pembangunan RB General
100.00
100.00
2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB General
100.00
100.00
100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal
Ya. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Perangkat Daerah tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja
Ya. Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Perangkat Daerah tentang Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja
100
100
Capaian Rencana Aksi RB General
100.00
100.00
3.00
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General
100.00
100.00
100.00
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General
100
100
100
100
RB TEMATIK
Strategi Membangunan RB Tematik
100.00
100.00
5.00
Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
100.00
100.00
2.00
Pemenuhan Dokumen Rencana Aksi RB Tematik
100.00
100.00
100.00
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal dengan memuat logical framework
Ya. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core Bisnis Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja
Ya. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan yang menjadi core Bisnis Perangkat Daerah pada Cascading Kinerja
100
100
Capaian Rencana Aksi RB Tematik
100.00
100.00
3.00
Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
100.00
100.00
100.00
Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik
100
100
100
100
RB TEMATIK
Capaian Dampak RB Tematik
100.00
89.76
25.95
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
100.00
99.51
9.95
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)
100.00
99.51
99.51
Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada setiap perangkat daerah yang menggunakan Produk Dalam Negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (PDN/TKDN)
100
99.51
100
99.51
Capaian Kinerja Core Business Organisasi
100.00
80.00
16.00
Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah (Praktek Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
100.00
80.00
80.00
Inovasi Praktek Baik telah dibangun lebih dari 1 (satu) Tahun
A. Inovasi Praktek Baik telah dibangun lebih dari 1 (satu) Tahun
B. Inovasi Praktek Baik belum sampai dengan 1 (satu) Tahun dibangun
100
50
Inovasi Praktek Baik dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
A. Inovasi Praktek Baik dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik eksternal organisasi
A. Inovasi Praktek Baik dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik eksternal organisasi
100
100
Inovasi Praktek Baik telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah
A. Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai 100% atau lebih
A. Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai 100% atau lebih
100
100
Inovasi Praktek Baik telah berkontribusi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah
A. Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai 100% atau lebih
A. Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang dikontribusikan oleh Inovasi Praktek Baik Tercapai 100% atau lebih
100
100
Inovasi Praktek Baik telah dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat (stakeholders)
A. Inovasi Praktek Baik telah dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat (stakeholders) dengan cakupan sasaran yang luas/besar
C. Inovasi Praktek Baik telah dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat (stakeholders) dengan cakupan sasaran yang kecil
100
50
Faktor-Faktor yang mempengaruhi capaian akhir dari Praktek Baik yang disampaikan
0.00
0.00
0.00
Faktor-Faktor yang mempengaruhi capaian akhir dari Praktek Baik yang disampaikan
Belum ada jawaban
0
0
0
RB GENERAL
Koefesien RB General
0.00
0.00
0.00
Koefesien RB General
0.00
0.00
0.00
Koefesien RB General
0.00
0.00
0.00
Koefisien Nilai Pembanding Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Hukum
Belum ada jawaban
0
0
0
RB GENERAL
Indikator Evaluasi RB PD Secara Periodik
0.00
0.00
0.00
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
0.00
0.00
0.00
Persentase Capaian Rencana Aksi/ Rencana Kinerja Perangkat Daerah
0.00
0.00
0.00
Persentase Capaian Kinerja (CAPKIN) Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tindaklajut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI
0.00
0.00
0.00
Persentasi Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK RI
0.00
0.00
0.00
Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK RI
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tindaklajut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun Berjalan
0.00
0.00
0.00
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Perangkat Daerah Tahun Berjalan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun Berjalan (Triwulanan/Semesteran/ Tahunan)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
0.00
0.00
0.00
Perangkat Daerah telah menyampaikan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat tahun berjalan (Triwulanan/Semesteran/ Tahunan)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Tindaklanjut Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
0.00
0.00
0.00
Persentase Pelaksanaan Tindaklanjut Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun sebelumnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
Persentase Input RUP yang diumumkan pada Aplikasi SiRUP
0.00
0.00
0.00
Persentase Input RUP yang diumumkan pada Aplikasi SiRUP
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Transaksi e-Tendering
0.00
0.00
0.00
Persentase Transaksi e-Tendering pada SPSE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Transaksi e-Katalog pada SPSE
0.00
0.00
0.00
Persentase Transaksi e-Katalog pada SPSE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Pencatatan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE
0.00
0.00
0.00
Persentase Pencatatan Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Transaksi e-Kontrak pada SPSE
0.00
0.00
0.00
Persentase Transaksi e-Kontrak pada SPSE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Transaksi Toko Daring
0.00
0.00
0.00
Persentase Transaksi Toko Daring
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Indeks Profesionalitas ASN
0.00
0.00
0.00
Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Kategori PNS)
0.00
0.00
0.00
Dimensi Kualifikasi
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dimensi Kompetensi
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dimensi Kinerja
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dimensi Disiplin
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Indeks Profesionalitas ASN (Kategori P3K)
0.00
0.00
0.00
Dimensi Kualifikasi
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dimensi Kompetensi
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dimensi Kinerja
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dimensi Disiplin
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)
0.00
0.00
0.00
Pengelolaan Pengaduan SP4N-Lapor
0.00
0.00
0.00
Tingkat Pengelolaan Pengaduan SP4N-Lapor
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Penyelesaian Laporan pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai
0.00
0.00
0.00
Persentase Penyelesaian Laporan pada SP4N-LAPOR! dengan Status Selesai
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Rata-rata Tindak Lanjut (RTL) Pengelolaan Aduan/Aspirasi (lama hari menanggapi)
0.00
0.00
0.00
Rata-rata Tindak Lanjut (RTL) Pengelolaan Aduan/Aspirasi (lama hari menanggapi)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kepatuhan Penggunaan Produk Dalam Negeri
0.00
0.00
0.00
Persentase Realisasi PDN Terhadap Komitmen
0.00
0.00
0.00
Persentase Realisasi PDN Terhadap Komitmen
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Pelaksanaan PDN
0.00
0.00
0.00
Persentasi Pelaksanaan PDN
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
RB GENERAL
Indikator Evaluasi RB PD Secara Parsial
0.00
0.00
0.00
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
0.00
0.00
0.00
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
0.00
0.00
0.00
Aspek Perencanaan Kinerja
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Aspek Pengukuran Kinerja
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Aspek Pelaporan Kinerja
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
0.00
0.00
0.00
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
0.00
0.00
0.00
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah melaksanakan evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Capaian Predikat Menuju WBK
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Capaian Predikat Menuju WBBM
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah melakukan upaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi Zona Integritas
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Indeks Budaya Kerja ASN BerAKHLAK
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Survey Core Values ASN BerAKHLAK
0.00
0.00
0.00
Persentase Nilai Hasil Survey Core Values ASN BerAKHLAK
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Evaluasi Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK
0.00
0.00
0.00
Persentase Hasil Evaluasi Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tingkat Digitalisasi Arsip
0.00
0.00
0.00
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Implementasi Digitalisasi Arsip
0.00
0.00
0.00
Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis Teritegrasi (SRIKANDI) atau Aplikasi Kearsipan Dinamis Lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Perangkat Daerah melakukan pembuatan naskah dinas elektronik pada Aplikasi Kearsipan Dinamis
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Perangkat Daerah melakukan penandatanganan menggunakan Sertifikat Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Perangkat Daerah melakukan penerimaan naskah dinas elektronik melalui Aplikasi Kearsipan Dinamis
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Perangkat Daerah melakukan pemberkasan arsip elektronik pada Aplikasi Kearsipan Dinamis
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Capaian Pelaksanaan Alih Media Arsip
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah Tahun 2025
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pelayanan Publik
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelayanan Publik
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelayanan Publik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Indeks Kualitas Kebijakan Publik
0.00
0.00
0.00
Regulasi/Kebijakan yang di Nilai
0.00
0.00
0.00
Telah Melaksanakan Evaluasi Kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Identifikasi, analisis masalah dan validasi masalah kebijakan
0.00
0.00
0.00
Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannyA.
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan.
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
penyaringan dan partisipasi publik terhadap masalah kebijakan
0.00
0.00
0.00
Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah.
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Agenda kebijakan mendesak untuk mengatasi masalah dengan melihat kondisi saat itu
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Faktor lain yang mendorong untuk mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan.
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Karakter dasar kebijakan (kejelasan tujuan dan didasarkan pada pilihan kebijakan yang telah dinilai kemanfaatannya)
0.00
0.00
0.00
Kebijakan memiliki tujuan yang jelas
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing- masing opsi telah dikaji kemanfaatannya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
berorientasi ke depan
0.00
0.00
0.00
kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
beriorientasi ke luar
0.00
0.00
0.00
rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak yang akan terdampak
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
berbasis bukti
0.00
0.00
0.00
perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan análisis yang memadai
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadahi untuk pembelajaran di masa mendatang?
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Inovatif
0.00
0.00
0.00
kebijakan alternatif solusi baru terhadap permasalahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pengorganisasian
0.00
0.00
0.00
Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang terhadap implementasi kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Komunikasi
0.00
0.00
0.00
Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Monitoring implementasi
0.00
0.00
0.00
Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Ruang lingkup kegiatan monitoring
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tindaklanjut hasil monitoring implementasi kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Efektifitas
0.00
0.00
0.00
Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Efisiensi
0.00
0.00
0.00
Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Dampak dan Kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas
0.00
0.00
0.00
Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Kualitas Penyusunan Produk Hukum
0.00
0.00
0.00
Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum
0.00
0.00
0.00
Surat Permohonan pengusulan pembentukan produk hukum yang diusulkan pada tahun berjalan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Terdapat dokumen kajian penyusunan produk hukum berupa naskah akademik atau dokumen analisis dan evaluasi produk hukum atau kajian/telaahan staf urgensi dan pokok pikiran penyusunan produk hukum yang diusulkan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Terdapat Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah tentang Pembentukan Tim Penyusun Produk Hukum yang diusulkan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Terdapat Dokumen Rancangan Produk Hukum yang diusulkan dan yang telah di paraf koordinasi oleh pejabat terkait
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kehadiran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pemrakarsa dalam Rapat Pengambilan Keputusan terkait dengan produk hukum yang diusulkan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Produk Hukum dan Tindaklanjutnya
0.00
0.00
0.00
Telah melaksanakan kajian atau evaluasi produk hukum (perda/perkada/kepkada) eksisting/yang berlaku minimal 1 tahun terakhir
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kajian/evaluasi produk hukum telah ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan produk hukum berupa Perda/Perkada/Kepkada dan/atau ditindaklanjuti dengan mengeluarkan kebijakan yang bersifat non regulasi
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tingkat Kematangan SPBE
0.00
0.00
0.00
Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses
0.00
0.00
0.00
Telah Memiliki Dokumen Arsitektur SPBE Perangkat Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah Memiliki Dokumen Peta Rencana (Roadmap) Penerapan SPBE Perangkat Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah mengalokasikan rencana anggaran n+1 (tahun depan) yang di-clearance pada pelaksanaan SPBE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menerapkan proses pembangunan Aplikasi SPBE sesuai siklus pembangunan aplikasi
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah membentuk Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah melakukan self-assessment Indeks KAMI serta telah melaksanakan Manajemen Risiko Keamanan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menyampaikan laporan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah melaksanakan Manajemen Data pada Aplikasi Satu Data
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menyusun laporan Pengelolaan Aset TIK
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah dilakukan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah Memiliki Layanan Administrasi/Publik Berbasis Elektronik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral
0.00
0.00
0.00
Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral
0.00
0.00
0.00
Telah Memiliki Standar Data Statistik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Data yang Memiliki Metadata yang dimasukkan ke aplikasi INDAH (Indonesia Data Hub)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Keterisian Data Prioritas pada aplikasi satu data (Relevansi)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Data yang Dirilis sesuai Jadwal (Aktualisasi & Ketepatan Waktu)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tingkat Penerapan SPBE Kecamatan
0.00
0.00
0.00
Capaian Penerapan Kapabilitas Proses
0.00
0.00
0.00
Telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan SPBE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah memiliki Peta Proses Bisnis dan/atau Arsitektur SPBE
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menggunakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah terdapat Tim Pelaksana SPBE Perangkat Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Capaian Penerapan Kapabilitas Layanan
0.00
0.00
0.00
Telah Menggunakan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah Menggunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berbasis Elektronik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah Menggunakan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Berbasis Elektronik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah menggunakan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Capaian Penerapan Layanan Publik Berbasis Elektronik
0.00
0.00
0.00
Telah Memiliki dan/atau menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pembentukan dan Pembinaan KADARKUM
0.00
0.00
0.00
Pelaksanaan KADARKUM
0.00
0.00
0.00
Terdapat Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah Terbentuk Kelompok Sadar Hukum Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah Terbentuk Keluarga Sadar Hukum Tingkat Desa/Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Telah Melaksanakan Penyuluhan Hukum di Tingkat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tersedianya Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Tingkat Desa/Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Data Dokumentasi dan Informasi Hukum
0.00
0.00
0.00
Tersedianya layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat desa/kelurahan (JDIH Desa/Kelurahan)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Terdapat Informasi Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat melaui Media Sosial di tingkat Desa/Kelurahan secara periodik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan
0.00
0.00
0.00
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pemerintahan
0.00
0.00
0.00
Fasilitasi dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pembangunan
0.00
0.00
0.00
Fasilitasi dan Evaluasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa/Rencana Pembangunan Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Fasilitasi dan Evaluasi Penetapan APBDes/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDes/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pembinaan dan Pengawasan Pelaporan Pelaksanaan APBDes/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0.00
0.00
0.00
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Penurunan Angka Kemiskinan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Penurunan Stunting
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Penurunan Pengangguran
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Realisasi Kinerja PBB Sektor Perkotaan Perdesaaan
0.00
0.00
0.00
Persentasi Realisasi PBB Sektor Perkotaan Perdesaaan
0.00
0.00
0.00
Target Penerimaan PBB Sektor Perkotaan/Perdesaan Tahun Berjalan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Realisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan/Perdesaan Tahun Berjalan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (PD)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (PD)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (PD)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (PD)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (PD)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (KEC)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (KEC)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (KEC)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (KEC)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Lainnya (KEC)
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB lainnya
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
RB TEMATIK
Indikator Capaian Dampak Pelaksanaan RB
0.00
0.00
0.00
Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan
0.00
0.00
0.00
Persentase Capaian Nilai Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan
0.00
0.00
0.00
Persentase Capaian Nilai Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Persentase Capaian Evaluasi Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang dan Berkembang (EVDESKEL)
0.00
0.00
0.00
Persentase Capaian Evaluasi Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang dan Berkembang (EVDESKEL)
0.00
0.00
0.00
Persentase Capaian Evaluasi Desa/Kelurahan Kategori Cepat Berkembang dan Berkembang (EVDESKEL)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan
0.00
0.00
0.00
Persentase Realisasi Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah
0.00
0.00
0.00
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian IKU Kepala Perangkat Daerah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Inovasi Praktek Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
0.00
0.00
0.00
Inovasi Praktek Baik
0.00
0.00
0.00
Nama Inovasi Praktek Baik (Tuliskan di Keterangan)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tuliskan Deskripsi tentang Inovasi Praktek Baik minimal 300 s.d 1.000 kata *(wajib diisi di kolom keterangan)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Inovasi Praktek Baik berkontribusi terhadap ketercapaian Kinerja organisasi (IKU Kepala Perangkat Daerah) minimal 1 tahun terakhir
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Inovasi Praktek Baik berkontribusi Terhadap peningkatan kinerja Tata Kelola Pemerintahan (RB General) atau terhadap peningkatan kinerja Isu Strategis Nasional dan Daerah (RB Tematik)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Sasaran Penerima Manfaat/Pengguna inovasi berorientasi kepada Publik/Instansi Pemerintah
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Cakupan Dampak Penerima Manfaat/Pengguna Inovasi
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Inovasi Praktek baik mendapatkan Apresiasi/Prestasi dari Pihak Eksternal dalam 2 tahun terakhir
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Evaluasi Pelayanan Publik Kecamatan
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelayanan Publik
0.00
0.00
0.00
Nilai Hasil Evaluasi Pelayanan Publik
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Strategi Penanganan Isu Actual
0.00
0.00
0.00
Strategi Penanganan Isu Actual
0.00
0.00
0.00
Permasalahan Isu Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan *(wajib diisi di kolom keterangan)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Tuliskan Deskripsi tentang Isu Aktual yang ditangani minimal 50 s.d 500 kata *(wajib diisi di kolom keterangan)
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kecepatan Respon Penanganan Isu Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Kualitas Penyelesaian Masalah/Solusi Alternatif yang digunakan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Keterlibatan Stakeholders dalam Penyelesaianan Masalah Penyelenggaraan Pemerintahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Eskalasi/Cakupan Permasalahan Isu Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan
Belum ada jawaban
Belum ada jawaban
0
0
Capaian Hasil dari Penanganan Isu Aktual Penyelenggaraan Pemerintahan